Panggungharjo Media, Tim KPK RI melaksanakan tahapan penilaian Desa Bebas Korupsi di Kalurahan Panggungharjo. Kegiatan tersebut merupakan tahapan setelah Bimtek beberapa minggu sebelumnya yang diikuti oleh Pamong Kalurahan, Lembaga Kalurahan dan perwakilan masyarakat.
“Kami menginginkan penilaian yang akan dilaksanakan oleh tim penilai, menjadi penilaian otentik serta obyektif”, Demikian penjelasan Kumbul Kusdwidjanto Sudjadi, Direktur Permas KPK RI.
Wahyudi Anggoro Hadi mempresentasikan terkait upaya yang sudah diterapkan sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2021, baik terkait regulasi maupun layanan yang telah diberikan kepada masyarakat.
Diantara upaya yang sudah di jalankan yaitu penguatan partisipasi masyarakat melalui keterlibatan masyarakat dalam penyusunan RKP Desa. Setiap tahunnya Pemkal. Panggungharjo terbuka bagi masyarakat untuk mengusulkan dan memberikan masukan dalam penentuan program dan anggaran desa.
Sisi lain adanya kearifan lokal, Pemerintah Kalurahan Panggungharjo mendorong adanya budaya lokal melalui adanya hukum adat yang mendorong upaya pencegahan Tipikor. Dalam hal ini tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda dan kaum perempuan didorong memberikan ide dan gagasan dalam upaya pencegahan Tipikor.
Penilaian lapangan yang dilakukan pada hari Senin (21/11) pagi, melibatkan lintas kementerian diantaranya Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa PDTT, Apdesi, Inspektorat DIY dan Kabupaten Bantul, Konsultan. Jajaran Pamong Panggungharjo dan lembaga desa hadir sebagai responden. Kegiatan dilaksanakan di ruang Aula Kalurahan Panggungharjo. (JML)
