Panggungharjo (Media Panggungharjo) – Forum Pengurangan Resiko Bencana (FPRB) Desa Panggungharjo bahas pembentukan pengurus baru dalam rapat koordinasi FPRB Desa Panggungharjo pada Senin (15/5/2017) lalu.
Pembentukan pengurus baru ini didasari dengan adanya Rancangan Peraturan Desa Panggungharjo tentang LD-LKD yang tidak memperbolehkan pamong desa merangkap jabatan sehingga diharuskan adanya perombakan pengurus di lembaga FPRB Desa Panggungharjo agar lembaga bisa berjalan.
Muhammad Ali Yahya, S.H., selaku Kasi Pemerintahan Desa Panggungharjo mengungkapkan bahwa di Desa Panggungharjo dari tahun 2016 hingga 2017 sering ditemukan kejadian kebencanaan seperti banjir, pohon tumbang, pohon rungkat, dan kebakaran. Hal tersebut yang mendasari pentingnya FPRB desa segera difungsikan sebagaimana mestinya untuk menanggulangi dampak-dampak kebencanaan serta mengurangi tingkat potensi kejadian bencana tersebut.
“Dari beberapa kejadian kebencanaan, sebenarnya sudah sering personil ikut andil dalam penanganannya, namun masih belum terkoordinir dengan baik.” terang Ali.
Ali dalam kesempatan tersebut juga menyampaikan pesan dari Lurah Desa Panggungharjo yang secara kebetulan tidak dapat hadir agar FPRB tidak hanya menangani permasalahan bencana saja namun juga bisa ikut andil dalam penanganan permasalahan sosial.
Ali menambahkan, bahwa pemerintah desa telah menganggarkan dana dari APBDes tahun 2017 untuk FPRB sejumlah Rp 10.245.000,-. Selain dari anggaran yang ada, juga terdapat fasilitasi dari pemerintah desa berupa pengadaan perlengkapan penanggulangan bencana yaitu chainsaw (gergaji mesin), tabung pemadam kebakaran, serta tali prusik.
Pemerintah desa sendiri dirasa sangat kesulitan dalam perekrutan anggota untuk berpartisipasi aktif di lembaga yang menangani kebencanaan ini. Menurut Ali, hal ini dikarenakan anggota FPRB merupakan relawan sosial yang bergerak berdasarkan rasa kemanusiaan dan tidak mengharapkan apa-apa.
Berdasarkan keterangan Ali, FPRB Desa Panggungharjo sendiri walaupun belum terbentuk kepengurusan yang tetap namun sudah beberapa kali mengirimkan personelnya untuk mengikuti pelatihan-pelatihan penanganan kebencanaan.
Wiwin Effendy, perwakilan dari BPBD Kabupaten Bantul yang juga hadir dalam kesempatan tersebut menerangkan bahwa BPBD yang membawahi FPRB sebenarnya tidak hanya mengurusi perihal kebencanaan saja namun juga merambah kepada bencana sosial juga.
“BPBD akan selalu support untuk memfasilitasi adanya pelatihan-pelatihan penanganan kebencanaan dengan syarat harus ada surat permohonan fasilitasi pelatihan resmi dari instansi terkait.” ungkap Wiwin.
Wiwin juga mengingatkan kembali bahwa Desa Panggungharjo sangat berpotensi tinggi terjadi bencana berupa angin ribut, kebakaran, dan banjir. Inilah yang seharusnya menjadi dasar agar mempunyai kesadaran bersama pentingnya pengurangan resiko bencana, apalagi jika menilik ke depan perkembangan resiko bencana yang akan berkembang bermacam-macam.
“Memang sulit untuk mencari anggota FPRB, ya namanya relawan kan tidak bisa dipaksakan, bergeraknya itu dari hati.” tutur Wiwin.
Langkah awal yang dilakukan FPRB Desa Panggungharjo sudah dirasa tepat menurut wiwin, dengan anggota yang sedikit namun mempunyai kemauan keras untuk menggerakkan lembaga merupakan modal awal yang cukup untuk kemajuan lembaga tersebut.
“Jika sudah ada bukti nyata yang dilakukan dan dilihat oleh masyarakat desa pada akhirnya FPRB ini juga akan berkembang. Wajar jika belum ada respon dari masyarakat, kan mereka juga ingin tahu kegiatan FPRB itu apa. Yang penting aktif dulu, orang luar saja bersedia membantu kenapa kita tidak mau?” pungkas Wiwin.
Dalam menghadapi kebencanaan juga diperlukan sinergi dengan lembaga/komunitas lain. Inilah mengapa pentingnya menjalin jejaring dengan relawan komunitas lain. Bahkan jika memang di wilayah setempat ada relawan komunitas lain bisa juga ditawarkan untuk bergabung dalam FPRB desa.
Pada pertemuan tersebut dihadirkan pula dukuh-dukuh se-Desa Panggungharjo dengan tujuan agar nantinya jika ada kejadian dapat dikoordinasikan dengan baik bersama kepala wilayah setempat.
Pertemuan yang baru diselenggarakan kedua kalinya ini akhirnya menghasilkan kesepakatan bersama bahwa nantinya akan dikirimkan relawan tiap-tiap pedukuhan berjumlah minimal 3 orang untuk segera melengkapi kepengurusan, serta akan dibuatkannya info nomor-nomor penting yang diwujudkan dalam laman website desa, sticker dan papan info yang dipasang di tiap-tiap poskamling.
“Jika pengurus sudah lengkap nantinya baru kita melangkah ke pembahasan program apa saja yang akan dilakukan pada tahun ini, ini nanti akan dibahas dalam pertemuan selanjutnya. Dan saya pribadi berharap agar FPRB ini bukan hanya sekedar nama namun juga bisa berperan aktif dalam penanganan kebencanaan sehingga benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.” pungkas Ali. (BGX)
