(Media Panggungharjo – Panggungharjo) Menuju akhir tahun 2022 Pemerintah Kalurahan Panggungharjo selenggarakan Musyawarah Rencana Pembangunan Kalurahan (MUSRENBANGKal) Rencana Pembangunan Kalurahan (RKPK) Tahun Anggaran 2023, Jum’at (30/9).
Dalam penyelenggaraan agenda rutin tahunan tersebut disampaikan bahwa Pemerintah Kalurahan Panggungharjo mempunyai beberapa fokus utama untuk anggaran tahun 2023. Beberapa fokus utama tersebut yakni terkait dengan penanganan stunting, penguatan status desa mandiri budaya dengan kegiatan pembinaan melalui lembaga desa dan lembaga kemasyarakatan desa, peningkatan ketahananan pangan, peningkatan kesejahteraan masyarakat serta perlindungan sosial.
“Rencana anggaran belanja yang sudah ada ini diolah dari rencana anggaran biaya yang telah dikirimkan oleh lembaga-lembaga desa serta masyarakat desa. Kemudian disesuaikan dengan pendapatan desa.” ungkap Apt. Wahyudi Anggoro Hadi, S.Farm., selaku Lurah Panggungharjo dalam sambutannya.
Yuli Trisniati, S.H. selaku Carik Panggungharjo mengungkapkan bahwa di tahun 2023 nanti terdapat juga anggaran penyelenggaraan pengisian lowongan jabatan Dukuh Sawit dan Dukuh Geneng. Selain itu terdapat pula anggaran guna pemeliharan jalan yakni jalan penghubung Padukuhan Garon dan Cabeyan.
Sedangkan untuk pengerasan jalan lingkungan pemukiman nantinya akan diselenggarakan di Padukuhan Pelemsewu RT 07, Geneng RT 07, Glugo RT 10, Pandes RT 03, Cabeyan RT 05, Glondong RT 04, Pandes RT 02 dan Pelemsewu RT 04. Untuk anggaran pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) diungkapkan oleh Yuli bahwa hanya ada satu lokasi. Program RTLH tersebut berada di Padukuhan Cabeyan RT 05.
“Di tahun 2023 nanti juga ada kegiatan baru yakni pertemuan rutin bank sampah.” tutur Yuli.
Mengenai Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah (DURKP) Desa, dituturkan oleh perwakilan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul yakni Christina Visitasi Rossemari, SIP, MPA bahwa sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014. DURKP ini kemudian akan dibawa untuk dibahas di musrenbang tingkat kapanewon serta tingkat kabupaten.
“Untuk pengisian jabatan BAMUSKal, anggaran penyaringan dan penjaringan mohon dipersiapkan. Karena BAMUSKal nantinya selesai periode di bulan Januari tahun 2024.” ucap Christina.
Diungkapkan oleh Ari Mursukapti, SIP, MM dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul, bahwa kementerian juga memberikan arahan agar anggaran untuk penanganan covid-19 tetap dianggarkan di tahun 2023 dengan besaran yang dapat diturunkan dari anggaran tahun 2022.
Menurut Panewu Sewon, Hartini, SIP., MM, rancangan RKPK Panggungharjo tahun anggaran 2023 sudah mencakup dari apa yang sudah dijadikan program prioritas di Kabupaten Bantul. Ia menjelaskan bahwa prioritas dari Pemerintah Kabupaten Bantul diantaranya yakni pengurangan kemiskinan, bantul layak anak, bersih sampah 2025, serta pendataan Indeks Keluarga Sehat (IKS).
“Untuk RKPKal ini baru rencana, tapi pelaksanaan nanti tetap sesuai dengan kondisi regulasi dari pusat njih. Apabila ada perubahan, mohon dimaklumi bersama.” pungkas Hartini.
Seusai acara sambutan-sambutan, agenda kemudaian dilanjutkan dengan sidang kelompok yang dipimpin oleh Ketua LPMKal Panggungharjo yakni Drs. Abdul Razak, M.Pd. Sidang dibagi menjadi 4 kelompok dan diminta untuk mengisi DURKP. Abdul Razak juga menuturkan bahwa ia berharap agar dalam RKPK yang telah disusun untuk anggaran yang sudah rutin dilaksanakan jangan sampai diturunkan besarannya.
Adapun pembagian kelompok sidang tersebut yakni kelompok 1 dipandu oleh Danarta Panggungharjo untuk membahas mengenai bidang penyelenggaraan pemerintahan. Kelompok 2 dipandu oleh Ulu Ulu Panggungharjo membahas mengenai bidang pembangunan. Kelompok 3 dipandu oleh Kamituwa Panggungharjo membahas terkait bidang pembinaan kemasyarakatan. Sedangkan kelompok 4 dipandu oleh Jagabaya Panggungharjo membahas bidang pemberdayaan masyarakat. (BGX)
